Penarikan, Pencabutan, Pembatalan dan Penangguhan Paspor

Penarikan Paspor

  1. Penarikan Paspor dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia.
  2. Penarikan Paspor dilakukan dalam hal:
    1. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau
    2. masuk dalam daftar Pencegahan.
  3. Penarikan Paspor di wilayah Indonesia dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
  4. Penarikan Paspor di luar wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia.
  5. Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi, penarikan Paspor dilakukan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.
  6. Dalam hal penarikan Paspor dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar wilayah Indonesia, kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti yang akan digunakan untuk proses pemulangan.
  7. Penarikan Paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan penarikan Paspor kepada pemegangnya.
  8. Pemegang Paspor yang mendapatkan surat pemberitahuan wajib menyerahkan Paspor biasa kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
  9. Dalam hal pemegang Paspor tidak menyerahkan dalam waktu, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk harus menarik langsung Paspor biasa dari pemegangnya.
  10. Paspor dapat diberikan kembali kepada pemegangnya oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, dalam hal:
    1. tidak terbukti melakukan perbuatan pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
    2. red notice dicabut oleh interpol; atau
    3. namanya dicabut dari daftar pencegahan.

Pembatalan Paspor

  1. Pembatalan Paspor dapat dilakukan dalam hal:
    1. Paspor Biasa tersebut diperoleh secara tidak sah;
    2. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
    3. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
    4. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
    5. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Pencabutan Paspor

  1. Pencabutan Paspor dapat dilakukan dalam hal:
    1. Pemegangnya dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
    2. Pemegangnya telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing;
    4. Masa berlakunya habis;
    5. Pemegangnya meninggal dunia;
    6. Rusak sedemikian rupa sehingga keterangan di dalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi;
    7. Dilaporkan hilang oleh pemegangnya yang dibuktikan dengan surat keterangan lapor kepolisian; atau
    8. Pemegang tidak menyerahkan Paspor dalam upaya penarikan Paspor.
  2. Pencabutan Paspor dimasukan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
  3. Dalam hal pencabutan Paspor dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar wilayah Indonesia maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti Paspor yang akan digunakan untuk proses pemulangan.

Penangguhan Paspor

  1. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menangguhkan pemberian Paspor biasa terhadap pemegang Paspor biasa yang dibatalkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf b, dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Paspor biasa yang bersangkutan dibatalkan.
  2. Penangguhan pemberian Paspor biasa sebagaimana dimaksud padaayat (1) dimuat dalam surat keputusan pembatalan.
  3. Penangguhan Pemberian Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Imigrasi dan dicantumkan dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian